Cen Sui Lan, Lahir di Kuala Langkat pada 11 Mei 1967, ia memiliki rekam jejak panjang dalam dunia politik, bisnis, dan organisasi. Sebagai pemimpin perempuan, ia membawa pengalaman luas untuk membangun Natuna ke arah yang lebih maju.
Pendidikan formalnya dimulai di Sumatera Utara hingga SMA, kemudian ia melanjutkan studi strategis di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) pada 2021. Latar belakang pendidikannya menjadi bekal dalam menjalankan tugas pemerintahan dan kebijakan publik.
Dari data yang diperoleh RRI, dalam organisasi, Cen Sui Lan aktif di berbagai bidang, termasuk pariwisata, ekonomi, dan politik. Ia pernah menjabat sebagai Bendahara INCCA Kepri, Wakil Ketua ASITA Kepri, serta berbagai posisi strategis di Partai Golkar. Keterlibatannya menunjukkan dedikasi terhadap pembangunan daerah.
Di dunia bisnis, ia berpengalaman sebagai CEO dan Komisaris Utama di beberapa perusahaan besar, seperti PT Asmaya Buana Nusantara (ABN), PT Rajaland Property, PT Raja Labora Medika, PT Raja Labora Panbil, PT Raja Labora Indonesia, PT Savara Batam, dan PT HMAS Batam. Ia juga menjadi pemegang saham di PT Metalindo Usaha Bersama dan PT Smart Educatama Internasional. Sebelum menjadi Bupati, ia juga menjabat sebagai Anggota DPR/MPR RI periode 2019–2024 dari Fraksi Partai Golkar, membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin nasional.
Sebagai Bupati Natuna, ia berkomitmen membawa perubahan positif bagi masyarakat, yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan, serta pemberdayaan ekonomi daerah. Dengan pengalaman luasnya di berbagai sektor, Natuna diharapkan semakin maju dan berkembang.
Pengalaman Organisasi & Profesional
Terlibat aktif dalam organisasi dan dunia pariwisata / bisnis di Kepri, antara lain:
Lions Club Batam Chapter.
Bendahara INCCA (Indonesian Congress & Convention Association) Prov. Kepri (2006–2009).
Ketua Forum Komunikasi Agen Garuda (FKAG) Kepri (2004–2007).
Wakil Ketua ASITA Prov. Kepri (2007–2012).
Ketua Komite Pariwisata BKSP Prov. Kepri (2006–2009).
Ketua Komite Tetap Pariwisata Kadin Prov. Kepri (2005–2010).
Kebijakan Prioritas & Aktivitas sebagai Bupati Natuna
Sejak dilantik pada Februari 2025, beberapa program dan kebijakan yang ditekankan / telah mulai dikerjakan oleh Cen Sui Lan sebagai Bupati Natuna antara lain:
1. Pembangunan Infrastruktur & Konektivitas
Menjalin audiensi dengan Bappenas untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Natuna, sebagai daerah perbatasan yang terdiri dari banyak pulau.
Mengusulkan dan memperhatikan jalan nasional seperti Selat Lampa, termasuk penanganan longsoran di ruas jalan yang sering terkena erosi / longsor dan gelombang laut.
Pengembangan Pelabuhan Selat Lampa: saat ini Pelabuhan Selat Lampa telah resmi berstatus pelabuhan internasional (Surat Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub), dan pemerintah mendorong Natuna menjadi pusat ekspor-impor wilayah perbatasan.
2. Perencanaan Pembangunan & Partisipasi Publik
Membuka Musrenbang Kabupaten Natuna 2025 dan juga Musrenbang RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029.
Tema perencanaan pembangunan yang disorot: pemerataan pembangunan antar pulau, peningkatan sumber daya manusia (SDM), perbaikan kualitas infrastruktur, akselerasi pemanfaatan potensi ekonomi lokal.
3. Pertanian & Ketahanan Pangan
Program bantuan bibit (ayam dan tanaman) kepada petani, fokus pada komoditas unggulan seperti kopi, kemiri, kelapa, pisang, singkong.
Kegiatan panen raya di pulau-pulau, dialog langsung dengan petani untuk mendengarkan kebutuhan mereka — alat pertanian, pembinaan, penyuluh.
4. Pengentasan Kemiskinan & Kesejahteraan Sosial
Penyaluran Bantuan Sosial bagi warga miskin ekstrem, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
Pengembangan UMKM: usaha ekonomi produktif, pinjaman modal usaha mikro tanpa bunga; pembentukan koperasi ‒ Desa/Kelurahan Merah Putih dll.
Program pangan murah, bantuan beras, program sosial lainnya agar inflasi atau kelangkaan bahan pokok tidak terlalu memberatkan masyarakat.
5. Peningkatan Ekonomi Maritim dan Perdagangan Luar Negeri
Menjadikan Natuna sebagai gerbang ekspor-impor wilayah perbatasan melalui Pelabuhan Selat Lampa.
Pemanfaatan potensi laut dan wilayah maritim sebagai sumber ekonomi, termasuk usaha perikanan dan ekspor hasil laut.
6. Kebijakan Pemerataan & Pemerintahan Daerah
Usulan agar Natuna memiliki status provinsi khusus atau status khusus karena wilayahnya sangat terluar / perbatasan, untuk mempercepat pembangunan.
Menekankan pentingnya koordinasi antar OPD, partisipasi publik, aspirasi masyarakat dari desa / kelurahan sebagai bahan masukan dalam pembangunan.
